Beberapa waktu yang lalu, Lagaligopos.com merilis sebuah berita mengenai bantuan yang diberikan oleh gubernur Sulsel untuk masyarakat seko senilai 24 miliar, untuk pembangunan ruas jalan Sabbang-Seko.
Pertama-tama yang timbul di benak saya setelah membaca berita tersebut adalah; Bahwa sesungguhnya infrastruktur jalan Sabbang-Seko secara bertahap bisa dibangun tanpa kehadiran perusahaan/pihak swasta. Pemerintah (Negara) bisa melakukan itu.
Selama kurun 17 bulan terakhir, Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara mampu membuktikan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan yang mereka lakukan selama ini mempunyai nilai kelestarian tinggi.
Belum lama ini, tiga lokasi hutan adat di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu hutan adat Pangngala Mandalan dan Panggala di Desa Lodang dan hutan adat Passapa’ Tua di Desa Hono Kecamatan Seko, serta hutan adat Pangngala Ijagai di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang telah mendapat sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) berdasarkan standar LEI (Lembaga Ekoltabel Indonesia). Seritifikasi hutan adat yang diberikan ke 3 lokasi di Kabupaten Luwu Utara merupakan yang keempat setelah yang pertama hutan adat Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
