Perkumpulan Wallacea Palopo

Koalisi Pembela Masyarakat Adat menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selesai dibahas oleh Tim perumusan (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Pasal yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat hukum adat yaitu: (1) Pasal 484 ayat (1) huruf e. Dalam ketentuan ini diatur tentang ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, dan (2) Pasal Pasal 488 diatur ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000 bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Penolakan keras masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan.

Melalui Mokobo atau Musyawarah Besar Masyarakat Adat Seko Tengah pada tanggal 24 Januari 2018 yang melibatkan MA Pohoneang, Hoyane dan Amballong memutuskan penolakan PLTA di wilayahnya.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Beberapa waktu yang lalu, Lagaligopos.com merilis sebuah berita mengenai bantuan yang diberikan oleh gubernur Sulsel untuk masyarakat seko senilai 24 miliar, untuk pembangunan ruas jalan Sabbang-Seko.

Pertama-tama yang timbul di benak saya setelah membaca berita tersebut adalah; Bahwa sesungguhnya infrastruktur jalan Sabbang-Seko secara bertahap bisa dibangun tanpa kehadiran perusahaan/pihak swasta. Pemerintah (Negara) bisa melakukan itu.

Berbagi artikel ini:
Pin It