Perkumpulan Wallacea Palopo

Dalam lawatannya di Kabupaten Luwu Utara, Tim Kantor Staf Presiden (KSP) diterima Bupati Indah Putri Indriani di Rumah Jabatan (Rujab) dan peninjauan lapangan di Kampung Liku Dengen Desa Uraso, Kamis (29/3/2018). Kedatangan Tim KSP itu untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Luwu Utara.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Do’a Bersama Masyarakat Seko Tengah

Sikap masyarakat Seko Tengah sejak dulu sangat jelas, tegas, menolak rencana pembangunan PLTA di Wilayah adat mereka. Penolakannya terhadap rencana pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima ini bukan basa-basi. Ia adalah satu tekat yang bulat, yang berangkat dari kesadaran dan keputusan bersama.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Koalisi Pembela Masyarakat Adat menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selesai dibahas oleh Tim perumusan (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Pasal yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat hukum adat yaitu: (1) Pasal 484 ayat (1) huruf e. Dalam ketentuan ini diatur tentang ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, dan (2) Pasal Pasal 488 diatur ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000 bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Berbagi artikel ini:
Pin It