FFH2016, Ruth Taely, Perempuan Pejuang Pangan dari Seko

Pegunungan Tokalekaju Dalam Ancaman Investasi Pertambangan

Wallacea.or.id - 19 November 2019 lalu, saya kembali berkunjung di kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbeda dengan kunjungan-kunjungan saya sebelumnya, yang hanya sekedar menghadiri kegiatan, lalu setelah itu, pulang. Kali ini kunjungan saya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia, yakni melakukan Update data konflik agraria, khususnya yang didampingi oleh Karsa Institute Palu.

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 /X/TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 286/X/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarajkat Hukum  Adat To  Cerekeng. SK Bupati Luwu Timur merupakan implememntasi  dari Permenhut No.34 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindugan Kearifan Lokal dalam Pengelolaa Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

Jakarta, 5 Agustus 2019, bertempat di Hotel Royal Kuningan. Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Visi ini banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Namun disayangkan dalam visi ini tidak terdapat pertimbangan lingkungan hidup sama sekali. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

Dukung Upaya Pemerintah Lutim Mendorong Pengakuan dan Perlindungan MHA; Wallacea Gelar FGD Analisis Peran Para Pihak

WALLACEA.OR.ID Perkumpulan Wallacea Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Samdhana Institute melaksanakan kegiatan “FGD analisis peran para pihak dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Luwu Timur” pada tanggal 25 juni 2019.