Dukungan dapat melalui donasi atau mendukung kegiatan kami dengan menjadi relawan atau kerjasama.

Silakan menghubungi  kami :

Perkumpulan Wallacea
Address: Wecudai 36A, RT 001/RW 009, Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, Indonesia
Phone : 62 - 0471-3204728
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Berbagi artikel ini:
Pin It

Perkumpulan Wallacea terlibat aktif dalam membangun jaringan dan mengembangkan kemitraan sesama Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)  baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional yang bergerak di bidang Pembaruan Agraria, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA), Kehutanan,  Masyarakat Adat, Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Berbagi artikel ini:
Pin It

MATRIKS PROGRAM KERJA PERKUMPULAN WALLACE

  • Pendampingan dan Pendidikan Hukum Rakyat
  • Pemetaan partisipatif wilayah administrasi desa dan wilayah adat
  • Perencanaan tata guna lahan desa dan adat dalam  pemanfaatan
    Berbagi artikel ini:
    Pin It

Membangun dan mengembangkan strategi kampanye melalui konvergensi media dengan memanfaatkan berbagai jenis media (online, cetak, radio, film dokumenter)  untuk mendukung penguatan advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai kearifan lokal komunitas dengan mempertegas keberpihakan  kepada komunitas.  Menggiatkan publikasi issue-issue PSDA untuk membangun public opinion dan kepedulian stakeholder terhadap kondisi Sumberdaya Alam dan Komunitas.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pengembangan data base dimaksudkan untuk pengelolaan data base untuk penguatan data/informasi serta dokumentasi lembaga, komunitas, mitra, dan program :

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi Rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam/Agraria secara Adil dan Berkelanjutan, yang berlandaskan pada subtansi yang dimaknai bahwa Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berlandaskan pada  "Alat Produksi/Faktor Produksi dan Proses Produksi"  tetap berada dalam penguasaan, kontrol dan pengelolaan rakyat.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pemberdayaan Hukum dan Hak – Hak Rakyat dimaksudkan sebagai upaya  pemberdayaan  masyarakat  (community empowerment) di bidang hukum. Misi utama pemberdayaan hukum adalah bagaimana membuat hukum – hukum lokal dan hukum Negara dapat bermanfaat bagi masyarakat mengatasi berbagai persoalan dalam hubungannya antara relasi masyarakat dan Negara atau pihak ketiga lainnya.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pembaruan Agraria dimaknai sebagai upaya untuk mendorong Reforma Agraria (land reform) dalam arti sempit menunjuk pada hal redistribusi tanah. Sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai pembaruan agraria dalam struktur penguasaan, struktur produksi dan struktur pelayanan pendukung.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pegunungan Tokalekaju Dalam Ancaman Investasi Pertambangan

Wallacea.or.id - 19 November 2019 lalu, saya kembali berkunjung di kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbeda dengan kunjungan-kunjungan saya sebelumnya, yang hanya sekedar menghadiri kegiatan, lalu setelah itu, pulang. Kali ini kunjungan saya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia, yakni melakukan Update data konflik agraria, khususnya yang didampingi oleh Karsa Institute Palu.

Selengkapnya...

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 /X/TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 286/X/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarajkat Hukum  Adat To  Cerekeng. SK Bupati Luwu Timur merupakan implememntasi  dari Permenhut No.34 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindugan Kearifan Lokal dalam Pengelolaa Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

 

Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

Jakarta, 5 Agustus 2019, bertempat di Hotel Royal Kuningan. Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Visi ini banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Namun disayangkan dalam visi ini tidak terdapat pertimbangan lingkungan hidup sama sekali. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

Selengkapnya...

Dukung Upaya Pemerintah Lutim Mendorong Pengakuan dan Perlindungan MHA; Wallacea Gelar FGD Analisis Peran Para Pihak

WALLACEA.OR.ID Perkumpulan Wallacea Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Samdhana Institute melaksanakan kegiatan “FGD analisis peran para pihak dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Luwu Timur” pada tanggal 25 juni 2019.

Selengkapnya...