Perkumpulan WALLACEA mengkonsentrasikan diri pada Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk program kerja melalui divisi-divisi yang mengintegrasikan Persfektif ”Ekologi – Edukasi – Ekonomi”.

WALLACEA didirikan pada Tanggal 05 Juni 2000, berkedudukan di Kabupaten Luwu atau lebih akrab dikenal dengan nama Bumi Sawerigading yang kemudian di Akta Notariskan pada Tanggal 04 Januari 2001 dengan Nomor Akta 11 oleh Rahayu Sri Dewi, SH, Candidat Notaris pada Kantor Notaris – PPAT Zirmayanto, SH. Dalam perjalanannya WALLACEA kemudian berubah menjadi sebuah perkumpulan yang selanjutnya disebut Perkumpulan WALLACEA Palopo berdasarkan hasil rapat pengurus tertanggal, 15 dan 18 Mei 2010.

TUJUAN

  • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati bagi keseimbangan, kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.
  • Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif dan potensi-potensi kemandirian dalam pelestarian lingkungan.
  • Mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam kearah terwujudnya kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.


VISI dan MISI

Visi

  • Terwujudnya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam / Agraria

Misi

  • Memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam/agraria secara lestari guna peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupannya.
  • Mendukung dan mengembangkan nilai-nilai kearifan tradisional/local masyarakat yang ramah lingkungan dan pembelaan terhadap masyarakat.
  • Menumbuhkembangkan kesadaran hak – hak dan peran serta masyarakat dalam melakukan Kampanye dan Advokasi Kebijakan yang Pro Rakyat dan Lingkungan.
  • Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat yang adil dan berkelanjutan.


PRINSIP-PRINSIP

  • Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan Keputusan
  • Menghargai Hak Asasi Manusia
  • Transparansi dan Akuntabilitas
  • Profesionalisme
  • Keadilan antar Generasi
  • Anti Kekerasan
  • Kesetaraan dalam Kemitraan
  • Non Diskriminatif


STRUKTUR BADAN PENGURUS

BADAN PENGURUS:

Ketua : Sainal Abidin
Sekertaris : Sahardi Dalipa
Anggota : Ali

PELAKSANA HARIAN:

  • Direktur Eksekutif: Basri Andang
  • Manajer Office: Ikbal
  • Manajer Keuangan: Marsus Sakaria
  • Eksekutif Program: Afrianto Nurdin
  • Bendahara: Verawati
  • Kasir/Adm.Keuangan: Ismail Tahir


KOORDINATOR DIVISI:

  • Divisi Pembaruan Agraria (PA) : Hamsaluddin
  • Divisi Pemberdayaan Hukum dan Hak Rakyat (PH2R) : Rais Laode Sabania
  • Divisi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) : Aswin Sakke
  • Divisi Data Base (DB) : Muhammad Islam
  • Divisi Kampanye dan Media (KM): Hajaruddin dan Kaharuddin


PENDUKUNG:

Office Boy/Penyiar dan Operator Radio : Jamal dan Ikbal Tahir

Perkumpulan Wallacea Palopo
Address: Wecudai 36A, RT 001/RW 009, Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, Indonesia
Phone : 62 - 0471-3204728
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Blog: www.perkumpulanwallacea.wordpress.com

 
Berbagi artikel ini:
Pin It

Pegunungan Tokalekaju Dalam Ancaman Investasi Pertambangan

Wallacea.or.id - 19 November 2019 lalu, saya kembali berkunjung di kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbeda dengan kunjungan-kunjungan saya sebelumnya, yang hanya sekedar menghadiri kegiatan, lalu setelah itu, pulang. Kali ini kunjungan saya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia, yakni melakukan Update data konflik agraria, khususnya yang didampingi oleh Karsa Institute Palu.

Selengkapnya...

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 /X/TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 286/X/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarajkat Hukum  Adat To  Cerekeng. SK Bupati Luwu Timur merupakan implememntasi  dari Permenhut No.34 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindugan Kearifan Lokal dalam Pengelolaa Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

 

Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

Jakarta, 5 Agustus 2019, bertempat di Hotel Royal Kuningan. Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Visi ini banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Namun disayangkan dalam visi ini tidak terdapat pertimbangan lingkungan hidup sama sekali. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

Selengkapnya...

Dukung Upaya Pemerintah Lutim Mendorong Pengakuan dan Perlindungan MHA; Wallacea Gelar FGD Analisis Peran Para Pihak

WALLACEA.OR.ID Perkumpulan Wallacea Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Samdhana Institute melaksanakan kegiatan “FGD analisis peran para pihak dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Luwu Timur” pada tanggal 25 juni 2019.

Selengkapnya...