Wallacea.or.id - 19 November 2019 lalu, saya kembali berkunjung di kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbeda dengan kunjungan-kunjungan saya sebelumnya, yang hanya sekedar menghadiri kegiatan, lalu setelah itu, pulang. Kali ini kunjungan saya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia, yakni melakukan Update data konflik agraria, khususnya yang didampingi oleh Karsa Institute Palu.

Dalam proses penginputan data konflik yang saya lakukan selama ±4 hari, saya sedikit tercengang setelah membaca Analisis mengenai dampak lingkungan PT. Poso Energy, yang akan melakukan pengerukan danau Poso. Seperti kita ketahui bersama, Danau Poso adalah satu dari 10 danau purba di dunia, yang tercatat sebagai salah satu dari 15 danau prioritas yang disebut oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan tradisi kebudayaan danau yang sangat bernilai. Danau Poso memiliki beberapa ikan endemik, antara lain buntinge, bungu masiwu, anasa dan rono. Pengelolaan dan penangkapan ikan di Danau Poso memiliki tradisi yang unik dan filosofis, diantaranya melalui sistem inanco, waya masapi , monyilo , mosango dan sebagainya.

Namun, keanekaragaman hayati, ekosistem Danau Poso dan tradisi kebudayaan di Danau Poso sedang mengalami ancaman kerusakan. Salah satu ancaman kerusakan ekosistem lingkungan dan tradisi kebudayaan di Danau Poso adalah adanya rencana PT. Poso Energy untuk melakukan pengerukan dasar sungai Danau Poso. Pengerukan dasar sungai Danau Poso ini dilakukan untuk menambah debit air menggerakkan turbin PLTA.

PT. Poso Energi sejak tahun 2005 sudah memulai proses pembangunan PLTA Poso-II di Desa Sulewana dengan kapastitas 3x65 MW, dan telah beroperasi sejak tahun 2012 lalu. PLTA Poso-II ini memanfaatkan Sungai Poso di Km 17+100 sampai dengan Km 18+600 dari outlet danau dengan elevasi muka air +295,00 m dpl sampai El. +452 m dpl.

Selanjutnya pada tahun 2017, proses pembangunan PLTA Poso-I dimulai. Rencana pengerukan dasar sungai melingkupi desa Saojo hingga kelurahan Pamona sepanjang 12,8 km, selebar 40 meter dan kedalaman antara 2 - 4 meter. Proyek ini diberi nama Poso River Improvement atau Penataan sungai Poso. Konstruksi PLTA Poso-I (4x30 MW) di Km 13+600 sampai dengan Km 15+600 dari outlet Danau Poso yang direncanakan beroperasi tahun 2019, dan pengembangan PLTA Poso-II dengan penambahan Penstock dan turbin (PLTA Poso-II Ekstension 4x50 MW), yang direncanakan beroperasi tahun 2021. PLTA Poso kaskade difungsikan untuk memenuhi energy listrik pada beban puncak (PLTA Poso Peaker 515 MW). Listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan transmisi 150 kV untuk wilayah Poso, Parigi, Palu dan Gorontalo, dan transmisi 275 kV untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Terkait dengan rencana kegiatan Penataan Sungai Poso ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menerbitkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang atas lokasi rencana kegiatan yang dimohon melalui Surat No.651.2/35/PUPR/2018, tanggal 10 Januari 2018; dan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penataan Sungai dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWS Sulawesi III) No.HK.05.03/BWS13/331 tanggal 10 September 2018.

Namun demikian, terkait rencana proyek tersebut, penolakan masyarakat terus terjadi, sejak tahun 2003 penolakan masyarakat Pamona-Poso terus bergulir hingga saat ini, Walaupun pada sisi yang lain, aktifitas perusahaan PT. Poso Energy terus berlanjut.

Beberapa hari yang lalu, tepat dihari keberangkatan saya ke Kota Palu (19/11/2019), pembongkaran jembatan Pamona-Poso oleh Pihak perusahaan PT. Poso Energy dan Pemda Poso tak terbendung. Kelompok masyarakat dan CSO yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) dan Forum Aksi Rano Poso (FARP) melakukan upaya penolakan terhadap pembongkaran jembatan tersebut, Namun aksi penolakan gagal, pembongkaran tetap dilakukan karena proses pembongkaran didampingi dan dikawal oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP.

Lalu apa yang mencengangkan dalam proses ini, tentu saja jumlah dan kapasitas PLTA yang akan dibangun oleh PT. Poso Energy, mengingat Sulawesi tengah dan Sulawesi selatan saat ini telah mengalami surplus listrik. Lantas untuk siapa pembangunan Pembangkit swasta milik Grup Kalla dengan kapasitas raksasa itu dibangun? Pembangunan PLTA Poso II dengan tegangan 275 Kilovolt (kV) dibangun sejak tahun 2005, dan mulai beroprasi sejak tahun 2012. Sementara pembangunan PLTA Poso I dengan kapasitas 2 x 30 MW, dengan rencana tambahan 2 x 30 MW lagi, dimulai sejak tahun 2017, dan rencananya akan beroprasi tahun ini.

Tidak cukup sampai disitu, selanjutnya akan dibangun pula secara paralel PLTA Poso III dengan kapasitas terpasang 4 x 90 MW, dengan perencanaan bisa ditambah lagi pembangkit baru 6 x 60 MW di Desa Tampe Madoro, Kabupaten Poso Sulawesi tengah.

Menurut hemat penulis, proyek raksasa ini tidak berdiri sendiri, mengingat banyaknya izin-izin konsesi pertambangan disepanjang pegunungan Tokalekaju, bentangan rimba yang masih tersisa di Sulawesi, dengan luas wilayah sekitar 3,2 juta hektar meliputi; Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Artinya, dataran tinggi Kabupaten Luwu Utara, terutama Seko dan Rampi termasuk wilayah yang ikut terancam dengan adanya proyek raksasa tersebut, karena Seko-Rampi berada dalam bentang alam Pegunungan Tokalekaju. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dua wilayah tersebut ada banyak sekali perusahaan Tambang (termasuk didalamnya milik Kalla Grup) yang telah mengantongi izin ekspolrasi, dan tentu saja siap beroprasi setelah memiliki support daya yang cukup.

Dengan demikian, kendati rencana pembangunan PLTA Seko-1 oleh PT. Seko Power Prima di Seko Tengah dan PLTA Seko-2 oleh PT. Seko Power Prada di Seko Lemo terhambat akibat penolakan keras masyarakat Seko, namun dengan melihat kapasitas pembangunan PLTA oleh PT. Poso Energy (Kalla Grup) di Kabupaten Poso, maka perusahaan-perusahaan tambang yang telah mengantongi izin-izin eksplorasi disepanjang pegunungan Tokalekaju bisa dipastikan akan mendapatkan suplay daya yang cukup untuk bisa melakukan eksplorasi.

“Yusuf Kalla mungkin selesai dalam struktur formal kekuasaan, namun TIDAK dalam belantara bisnis Sumber Daya Alam”

*(Ditulis oleh: Koordinator Divisi Pemberdayaan Hukum & Hak-Hak Rakyat di Perkumpulan Wallacea)

Berbagi artikel ini:
Pin It