WALLACEA.OR.ID Perkumpulan Wallacea Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Samdhana Institute melaksanakan kegiatan “FGD analisis peran para pihak dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Luwu Timur” pada tanggal 25 juni 2019.

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yakni lokakarya persamaan persepsi mendorong pengakuan dan perlindungan MHA di Luwu Timur, yang selenggarakan di ruang pertemuan dinas lingkungan hidup Luwu Timur april 2019 lalu, ungkap Rais, salah satu staf perkumpulan wallacea dalam sambutannya diawal kegiatan. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan FGD ini ialah untuk melihat secara jelas mengenai peran dan tanggungjawab para pihak dalam upaya mendorong pengakuan dan perlindungan MHA, karena kita ketahui bersama bahwa upaya ini membutuhkan sinergitas dari para pihak, baik itu kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota, akademisi, masyarakat maupun NGO, tegasnya.

Sementara ketua DPRD yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan FGD ini. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa berkenaan dengan bagaimana mendorong sebuah kebijakan atau keputusan terkait MHA, itu akan menjadi sejarah penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab bersama agar bagaimana menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten yang amat kita cintai ini, tegas Amran Syam.

Senada dengan hal tersebut, Sekda Luwu Timur saat membuka acara mengungkapkan bahwa “apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya pemerintah Luwu Timur saja, akan tetapi juga menjadi perhatian secara nasional”.  Beliau juga berharap mudah-mudahan kehadiran para pihak dalam kegiatan FGD  ini bisa menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah. Sehingga apa yang diharapkan dari masyarakat, terutama Masyarakat Adat Cerekang, yang selama ini sangat antusias memperjuangkan hal ini betul-betul bisa terwujud.

Selain itu, kepala dinas lingkungan hidup Andi Tabacina akhmad, M.Si menyampaikan beberapa tahapan dan rencana kegiatan, yang secara bertahap akan dilakukan selama proses mendorong pengakuan dan perlindungan MHA di Luwu Timur. ia juga berharap melalui kegiatan FGD ini, seluruh stake holders  yang ada bisa menyamakan pola pikir dan pola tindak, serta memetakan potensi masalah, sehingga menjadi referensi untuk penyusunan ranperda di tahun 2020 mendatang, tutupnya.

Sekedar diketahui, kegiatan FGD ini tidak hanya dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekda Luwu Timur dan ahli kebijakan Samdhana Institute, akan tetapi turut pula hadir beberapa kepala SKPD terkait serta pimpinan instansi vertical seperti kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. (*)

Berbagi artikel ini:
Pin It