Wallacea.or.id Konsep dasar dari pemetaan partisipatif merupakan salah satu metode pengambilan informasi langsung dari lapangan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama baik dalam hal teknis pemetaan maupun dalam pengumpulan data sosial, budaya dan ekonomi. Hasil pemetaan partisipatif merupakan informasi yang tertuang dalam peta yang bukan hanya menyajikan dan menjelaskan dalam bentuk gambar spasial namun harus mampu menganilisis interaksi ruang sosial dan ruang hidup di sebuah lokasi secara menyeluruh/holistik sehingga informasi tersebut menjadi unsur penting dalam resolusi konflik tenurial.  Hingga memahami dan mendokumentasikan sejarah dan kearifan masyarakat Nuha juga menjadi hal penting dalam proses pemetaan. Dalam hal ini informasi yang benar dan akurat akan turut menentukan sejauhmana permasalahan bisa diidentifikasi, dikaji, atau bahkan diprediksi. Kemudian hal-hal tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan cara-cara atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.


Sedangkan konsep Kearifan lokal  masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sudah ada sejak dulu  yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Umumnya kearifan lokal ini dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keyakinan/religi, etika, pemahaman atau wawasan,  adat istiadat, dan norma hukum lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat atau daerah. Keberagaman sosial budaya serta cakupan geografis wilayah nusantara ini pulalah yang membentuk keberagaman kearifan lokal masyarakat sehingga kearifan lokal tidaklah sama di setiap  entitas sosial, tempat dan waktu yang berbeda. Di beberapa tempat kearifan lokal masyarakat dalam pelestarian lingkungan sudah teruji dalam mencegah/mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.  

Kilasan Kondisi Lokasi
Konflik tata batas antara wilayah kelola masyarakat Nuha dengan dengan pihak kehutanan bukanlah hal yang baru. Desa Nuha sebuah desa yang terletak di Luwu Timur sejak dulu merupakan sebuah kerajaan yang disebut Turea hingga hari ini masih mendiami wilayahnya, bebas mengelola wilayah dengan kearifan yang mereka pertahankan.

Pendampingan perkumpulan Wallacea dalam satu tahun (2016-2017) menemukan beberapa hal yang menjadi akar masalah. Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung melibatkan masyarakat tidak secara partisipatif dalam proses pemasangan patok batas kawasan. Selanjutnya sejumlah wilayah berada dalam wilayah APL namun bukan lahan produktif yang bisa dimanfaatkan masyarakat.  

Hingga walau mengetahui posisi batas Hutan Lindung dan resiko yang mereka hadapi masyarakat tetap mempertahankan dan mengelola kebun dan sawah yang berada dalam kawasan Hutan Lindung. Merujuk pada Peta Kawasan Hutan menggunakan SK 434 Menhut –II/2009, khusus desa Nuha maka sebagian besar kebun, sawah dan pemukiman berada dalam kawasan Hutan Lindung.

Selain itu, Desa Nuha juga termasuk lokasi incaran dan serbuan masyarakat luar untuk pembukaan lahan merica yang menjadi potensi konflik horisontal antara masyarakat desa Nuha dengan pendatang karena kepentingan pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di desa Nuha.  

Upaya Menuju Resolusi
Pendampingan dilakukan oleh Perkumpulan Wallacea melalui kompilasi pemetaan partisipatif melalui penataan ruang desa Nuha dan penguatan kearifan lokal masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.  Pemetaan desa secara partisipatif ini merujuk pada UU nomor 4 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Kemudian melakukan identifikasi  kearifaan lokal masyarakat desa Nuha terhadap lingkungan dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keyakinan/religi, etika, pemahaman atau wawasan,  adat istiadat, dan norma hukum lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat.  

Pemetaan partisipatif desa Nuha memuat sejumlah zona yaitu pemukiman atau aktifitas, produksi berupa sawah dan perkebunan, perencanaan berupa wilayah perencanaan kebun dan pemukiman, dan terakhir perlindungan berupa hutan dan daerah pesisir danau Matano yang berada dalam wilayah desa Nuha. Proses-proses diskusi dan penguatan masyarakat Desa Nuha justru menemukan kearifan lokal masyarakat tentang pentingnya lingkungan (khususnya hutan) yang selama ini menjadi penopang sumber air masyarakat dan wilayah-wilayah dengan kemiringan yang terjal tidak boleh ada aktifitas.

Peta partisipatif desa Nuha yang telah melalui proses survey lapangan dan digitasi menjadi solusi tumpang tindih wilayah kelola masyarakat dengan kawasan Hutan Lindung. Selain itu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan ekosistem baik pada DTA dan danau juga menjadi hal utama dalam proses pemetaan partisipatif. Seperti wilayah pesisir danau juga menjadi wilayah perlindungan, kecuali pesisir danau yang bersentuhan dengan pemukiman.

Diantara hasil yang diperoleh dari kompilasi pemetaan partisipatif dan penguatan kearifan lokal masyarakat terhadap lingkungan dapat dilihat dari adanya Penetapan Wilayah  Perlindungan Masyarakat (WPM) Desa Nuha yang meliputi 4 lokasi WPM seluas 163,68 hektar. Masing-masing berada di  Kampung  Bahono,  Kampung Nene’, Lili Koa, dan pinggir danau yang  berada  di  Ensa  perbatasan Desa Nuha dan Matano.   Umumnya lokasi  ini  wilayah perlindungan masyarakat (WPM) sesuai kearifan  lokal masyarakat adalah daerah-daerah yang harus dilindungi, sehingga sampai sekarang aturan tersebut masih berlaku dan lokasi-lokasi tersebut tidak dikelola/digarap warga  untuk menjaga  karakteristik  fungsinya sebagai  perlindungan  sumber  air, pencegahan  longsor,  erosi  dan habitat tumbuhan dan hewan yang dilindungi,  meskipun  itu  lokasinya berada  di  wilayah  kelola  dan perkampungan.  

Selain itu dengan dukungan hasil analisis vegetasi secara akademis dari Fakultas Kehutanan Unanda Palopo tentang perlindungan tumbuhan endemik, menunjukkan bahwa: sejumlah wilayah yang berada dalam wilayah APL menjadi Wilayah Perlindungan Masyarakat (WPM) dijumpai tumbuhan endemik yang sudah langka dan merupakan sumber mata air.

Dari semua Wilayah Perlindungan Masyarakatt (WPM) ternyata di dalamnya menjadi habitat tumbuhan dan satwa endemiki Sulawesi, seperti :
a.    Jenis tumbuhan: Rode (Vatica flavovirens/celebica), Dama’ dere (Vatica  rassak),  Mata Kucing (Hopea celebica), Kalapi (Kalappia celebica),  Betao,  Nato,  Ponto,  Tapi-tapi,
b.    Jenis satwa: Rangkong (Aceros cassidix), Maleo (Macrocephalon maleo), Ayam Hutan, Nuri, Elang, Kuskus, Monyet Hitam, Sanca, dan Tupai.  

Yang ingin penulis sampaikan bahwa: kearifan masyarakat lokal mengenai perlindungan lingkungan kuat hubungannya dengan penjagaan karakteristik fungsi penting di bentang alam sehigga tidak heran jika Wilayah Perlindungan Masyarakat (WPM) tersebar di berbagai tempat, termasuk di Kampung dan Wilayah Kelola  Masyarakat tetap dilindungi tidak sebatas pada daerah konservasi  formal seperti Cagar Alam, TWA, dan Hutan Lindung.

Proses selanjutnya tidak hanya sampai pada pemetaan tapi membangun kerjasama dengan pihak yang berwenang terhadap perlindungan DTA danau Matano. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Danau Matano Desa Nuha, yang memiliki fungsi: Melakukan dan melaksanakan upaya perlindungan ekosistem danau Matano dan Mengawal tahapan terbitnya  produk hukum pemerintah atas hak kepemilikan atau akses lahan berdasarkan peta dan penataan ruang partisipatif Desa Nuha.

Dampak dari pemetaan partisipatif ini selain sebagai pengetahuan bagi juga menimbulkan kesadaran untuk memperjuangkan hak atas wilayah kelola dan menjaga wilayah mereka secara bersama dari orang-orang desa lain yang membuka lahan di wilayah desa Nuha. Hal ini terlihat dengan berkurangnya pembukaan lahan di pinggir danau sejak Pokja sepakat untuk menjaga dan mengotrol wilayah sesuai pemetaan partisipatif. Hingga mendiskusikan dan menetapkan program kerja perlindungan danau.

Pekerjaan Kedepan
Namun dibalik itu terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi masyarakat. Pertama, walau hasil pemetaan telah diketahui oleh masyarakat namun belum dikuatkan dalam Perdes. Kedua, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD) Kab. Luwu Timur yang belum bisa berjalan secara maksimal walau telah didukung dengan Perbup Luwu Timur nomor 21 tahun 2016 karena kendala tehnis dan SDM. Hingga pemetaan partisipatif masih sebatas kesepakatan dalam internal desa Nuha walau mendapat dukungan dari Pemda Luwu Timur.

Ketiga, Upaya masyarakat dalam menjaga ekosistem danau sesuai pemetaan partisipatif belum terkomunikasikan dengan baik, dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Keempat, Pokja perlindungan danau perlu payung hukum di tingkat daerah dan perlu ada Pokja perlindungan danau di tingkat kabupaten, hingga ada kerjasama antara Pokja di tingkat desa dan Pemda.

Kasus desa Nuha menunjukkan upaya pemerintah yang menjaga ekosistem dengan aturan Kehutanan dan konservasi tanpa memperhatikan aspek sosial justru menimbulkan persoalan di masyarakat. Lahan-lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan justru berada dalam kawasan hutan lindung, memaksa masyarakat untuk tetap melanggar aturan walau mengetahui konsekuensi yang akan mereka hadapi. Penataan ruang dengan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat telah memberi jalan untuk penyelesaian tumpang tindih wilayah dengan tetap memperhatikan kearifan yang berlaku di masyarakat dan upaya perlindungan ekosistem.  (*)

Berbagi artikel ini:
Pin It