WALLACEA.OR.ID, KALIMANTAN TIMUR - Koalisi pendukung masyarakat adat dayak Modang Long Wai Desa Long Bentuk dalam rangka penyelesaian konflik agraria mengecam adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat adat dayak yang sedang berjuang membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Koalisi pendukung masyarakat adat dayak Modang Long Wai Desa Long Bentuk dalam rangka penyelesaian konflik agraria terdiri ini atas lembaga Justice, Peace and Integration of Creation (JPIC) SVD Distrik Kaltim, Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Kasri, Perkumpulan PADI Indonesia dan Perkumpulan Nurani Perempuan. Seruan ini merupakan bentuk solidaritas bersama atas peristiwa yang terjadi pada Jumat, 05 Februari 202, Pukul 21.00 WITA.

Pada pukul 21:00 Wita, sejumlah aparat kepolisian mendatangi warga masyarakat adat Dayak Modang Long Wai di Long Bentuk yang sedang melakukan aksi demo damai dengan menutup akses mobilisasi pengangkutan CPO dan buah sawit milik perusahaan PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) yang merupakan anak perusahaan PT. Tri Putra Group di wilayah adat Dayak Modang Long Wai di Long Bentuk tepatnya KM 16. Pemortalan jalan ini dilakukan lewat kesepakatan bersama masyarakat adat dayak Modang Long Wai dalam rapat bersama yang difasilitasi oleh Dewan Adat Daerah Kalimantan Timur (DAD-KT) di Balai Adat pada tgl. 30 Januari 2021 lalu. Aksi pemortalan jalan ini merupakan puncak kekecewaan dan upaya masyarakat adat dayak Modang Long Wai untuk menuntut hak mereka atas wilayah (hutan) adat yang telah dirambah dan ditanami sawit serta belum mendapat tanggapan yang positif dari pihak perusahaan selama belasan tahun.

Rombongan aparat kepolisian sektor Muara Ancalong mendatangi warga masyarakat untuk menyampaikan surat panggilan dari Polres Kutai timur kepada tiga tokoh masyarakat adat dayak dalam kapasitas sebagai saksi atas tuduhan pemortalan jalan pada hari Senin mendatang tgl. 08 Februari 2021 di Sangatta. Namun saat pemberian surat panggilan, masyarakat meminta kepada pihak perusahaan untuk menunjukan surat tugas, pihak Kepolisian tidak bisa menunjukan dengan alasan tinggal di mess. Ketiga tokoh masyarakat adat dayak tersebut adalah Daud Lewing selaku Kepala Adat, Benediktus Beng Lui selaku Sekretaris Adat dan Elisason selaku tokoh representatif pemerhati dan pembela hak-hak masyarakat sekaligus selaku bagian perwakilan dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT).

Surat panggilan ini terkesan sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang berusaha berjuang membela hak-hak masyarakat adat dayak Modang dalam menuntut hak mereka atas wilayah adat mereka yang telah digusur dan ditanami sawit tanpa persetujuan masyarakat dayak Modang Long Wai di Long Bentuk seluas ± 4.000 hektar. Dugaan usaha kriminalisasi ini muncul sebab pemanggilan tersebut dirasa kurang berdasar dan terkesan dibuat-buat. Alasannya adalah karena sesungguhnya aksi demo damai ini dilakukan dengan pertama-tama melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sektor Muara Ancalong untuk menjaga keamanan selama aksi ini berlangsung. Lebih lanjut, beberapa hari aksi demo damai berlangsung, pihak kepolisian juga hadir di tempat aksi untuk memastikan keamanan selama aksi demo berlangsung. Dengan kehadiran pihak kepolisian ini, masyarakat adat Dayak Modang juga melaksanakan aksi demo dengan aman dan tidak ada terjadi bentrok maupun benturan dengan masyarakat lain. Masyarakat umum yang melewati jalan akses KM. 16 di desa Long Bentuk juga dapat melalui dan menggunakan akses jalan dengan baik dan aman. Adapun akses jalan yang di portal tersebut hanyalah ditujukan untuk membatasi aksesibilitas mobilisasi transport perusahaan seraya menunggu pihak pengambil keputusan dari perusahaan dapat secepat mungkin berkomunikasi dan berkordinasi dengan masyarakat adat yang sedang melakukan aksi demo damai tersebut. Masyarakat adat sesunguhnya mengharapkan pihak kepolisian bisa membantu untuk mendesak pihak pengambil keputusan dari pihak perusahaan bisa segera hadir. Akan tetapi, justru pihak kepolisian lebih fokus merespon laporan pihak tertentu terkait pemortalan jalan daripada inti persoalan antara masyarakat adat Dayak Modang dengan pihak perusahaan PT. SAWA.

Adanya dugaan upaya pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi tokoh- tokoh masyarakat adat ini patut diduga sebagai trik dan strategi dalam mematahkan semangat dan melemahkan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya. Juga tampak sebagai bentuk pengingkaran terhadap perlindungan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap prinsip hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak dasar manusia yang harus dilindungi, dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya.

Adanya panggilan Polres Kutai Timur terhadap ketiga tokoh tersebut patut diduga sebagai upaya pihak tertentu untuk mengkriminalisasikan tokoh-tokoh masyarakat adat yang ingin mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak Modang Long Wai yang telah berabad-abad tinggal di daerah ini dan merupakan kampung/desa tertua di Kecamatan Busang. Harapannya, persoalan yang sudah berlangsung belasan tahun ini dapat diselesaikan secepatnya. Sebab selama belasan tahun pula, hak-hak masyarakat adat dayak Modang Long Wai telah diacuhkan dan diabaikan. Semoga kebenaran dan keadilan sungguh-sungguh ditegakkan!

Untuk itu kami meminta para pihak, baik itu pemerintah daerah, kepolisian maupun perusahaan;
1. Menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah secara turun-temurun tinggal dan menetap di wilayah adat Dayak Modang Long Wai.
2. Menjunjung tinggi upaya kesepakatan yang ingin dicapai oleh Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai di Long Bentuk dalam memperoleh hak- haknya.
3. Kepolisian Resort Kutai Timur untuk menghentikan adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Masyarakat Adat dengan pasal-pasal tidak berdasar atas pesanan pihak tertentu.
4. Pihak perusahaan PT. Subur Abadi Wana Agung (TRI PUTRA GROUP), sebagai pihak luar yang memiliki kepentingan di kawasan adat harus berurusan dengan masyarakat adat sebagai pemilik sah, menjelaskan secara terbuka, berunding dengan menjunjung tinggi prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent), dan menghargai hak, sistem, kewenangan atas seluruh kawasan adat di Desa Long Bentuk.
5. Perusahaan PT. SAWA segera merespon dan menyelesaikan tuntutan Masyarakat adat Modang Long Wai di desa Long Bentuk.

Koalisi Pendukung Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai Desa Long Bentuk Dalam Rangka Penyelesaian Konflik Agraria:
1. JPIC SVD Distrik Kalimantan Timur (081389460785)
2. KKP-Kasri (081237672244)
3. Perkumpulan PADI Indonesia (08125326204)
4. Perkumpulan Nurani Perempuan (081253483305)

Berbagi artikel ini:
Pin It