Wallacea.or.idSabtu: 29 September 2018, bertempat di balai pertemuan kantor desa Banyu Urip kecamatan Bone-Bone, Perkumpulan Wallacea Palopo diminta memfasilitasi pembekalan teknis pemetaan patisipatif. Kegiatan ini dihadiri oleh sepuluh desa dan satu kelurahan dengan mengutus masing-masing lima peserta sebagai tenaga pemetaan spasial dan sosial di level masing-masing.

Sebelumya ada inisistif dari CSOs dan pemerintah menggagas bagaimana membuat pemetaan partisipatif dengan merespons program strategis nasional terutama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosoial (RAPS). Hal ini berdasarkan diskusi beberapa bulan lalu, antara pemerintah dan CSOs yang juga dihadiri oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan sekaligus bertemu langsung dengan ibu bupati Luwu Utara. Masukan dari KSP adalah meminta kepada Luwu Utara untuk segera membentuk team Gugus Tugas Refeorma Agraria (GTRA).

Dari perkembangan pertemuan tersebut, Luwu Utara mencoba menggabungkan antara Reforma Agraria dengan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Mengingat Reforma Agraria dan batas desa menjadi isyu nasional yang harus di sikapi. Selain karena mandat dari permendagri 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa, juga karena upaya realisasi dari program Luwu Utara Conection.

Mengacu pada petunjuk teknis dari permendagri 45 tahun 2016. Pemda Luwu Utara langsung membentuk team penetapan dan penegasan batas desa.  Team ini diharapkan dapat membantu team geospasial yang ada di kabupaten, dan sedapatnya mendapat SK kerja dari bupati Luwu Utara sebagai pegangan dan mempermudah tugas saat berada di lapangan.

Sementara di desa dibentuk team kerja pemetaan desa (TKPD) yang akan di SK kan langsung oleh pemerintah desa setempat. Adapun garis besar agenda pokok didesa adalah:
1.    Musyawarah pembentukan TPKD
2.    Pelatihan teknis pemetaaan dan penggalian data sosial
3.    Survey lapangan
4.    Musyawarah ketetapan dan penegasan batas desa
5.    Penyerahan peta yang telah clear batas desanya

Selain di desa, juga ada team kecamatan yang terbentuk untuk membantu TKPD di desa dalam pengolahan baik data sosial maupun data spasial. Team kecamatan juga diharapkan sebagai mediator saat penetapan batas desa di tingkat kecamatan. Termasuk memediasi beberapa desa yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang lain.

Lalu mengapa menggunakan pemetaan partisipatif? Karena pemetaan ini sendiri melibatkan masyarakat desa dan bersifat terbuka. Selain itu hampir di setiap desa yang ada di Indonesia peta desanya adalah peta hasil olahan dari pihak ketiga. Peta yang dihasilkan tanpa pelibatan langsung warga masyarakat desa dalam proses pembuatannya. Akibatnya adalah peta desanya rampung tetapi konflik batas dan konflik lahan masih belum teratasi.

Melalui pemetaan partisipatif desa, langkah awal yang ingin dicapai adalah membangun kesefahaman bersama terkait agenda ini dan beberapa peristilahan penting lainnya. Kita akan konsentrasi terlebih dahulu soal Reforma Agraria, tutur Sainal Abidin selaku fasiliotator.

Secara umum kegiatan ini adalah kualifikasi terkait pendokumentasian dan pengumpulan data sosial dan kualifikasi pemahaman tentang peta. Apa itu peta? bagaimana membuat peta? dan bagaimana membaca peta?.

Terkait pemetaan tapal batas desa, proses yang berjalan akan melalui beberapa tahapan. Pertama, pembentukan batas desa di atas peta yang lasim kita sebut dengan metode kartometriks. Lalu tahapan kartometriks ditetapkan dengan alat napigasi GPS di lapangan. Selanjutnya adalah keluarnya berita acara yang berisi nama-nama tempat atau batas plus titik koordinatnya.

Dalam proses pemetaan desa secara patisipatif ini, ada tiga hal pokok yang perlu dan sangat urgen untuk warga desa data.

Pertama, bagaimana tanah-tanah di kampung didata. Baik kebun, sawah dan lain sebagainya. Lalu mengidentifikasi siapa yang punya dan berapa luasnya.

Kedua, adalah legalisasi akses dalam artian masyarakat diberi akses untuk mengelola tanah negara tapi tidak dalam bentuk penguasaan dan kepemilikan, atau yang banyak kita kenal dengan peristilahan perhutanan sosial.

Ketiga, adalah redistribusi Aset. Jadi data yang dikumpulkan akan dianalisis oleh warga, untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi redistribusi lahan atau yang familiar kita kenal dengan istilah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penting untuk diketahui bahwa; wilayah Luwu Utara dari 166 desa yang ada, hampir setengahnya berada didalam wilayah kawasan. Artinya secara hukum statusnya perlu dikeluarkan dari kawasan. Makanya perlu dilakukan kegiatan yang namanya penetapan dan penegasan tapal batas desa. Sementara di Indonesia sendiri, dari 74.910 desa yang terdaftar, baru 55 desa yang di petakan oleh kemendagri.

Perkumpulan Wallacea dan CSOs sendiri punya pengalaman dalam proses pemetaan partisipatif. Ditahun 2014-2015 kecamatan Rampi dapat dipetakan melalui program Sustainable Land Use Planning (SLUP) yang merupakan salah satu metode yang mengarusutamakan masyarakat adat atau masyarakat lokal sebagai pelaku utama perencanaan tata ruang dan wilayah. Lalu di tahun 2016 dan 2017 lewat MCA-Indonesia dengan program Participatory Land Use Planing (PLUP) berhasil membentuk gugus tugas geospasial. Bahkan peta yang berhasil di buat oleh warga masyarakat Rampi menjadi bahan diskusi para peserta Global Land Forum (GLF) di bandung yang di hadiri oleh para peserta dari 84 Negara.

Melalui pemetaan partisipatif, sangat memungkinkan Luwu Utara mampu mencapai Luwu Utara Conection dan sekaligus terlibat aktif dalam upaya mewujudkan program nasional kebijakan satu peta (One Map Policy). Bahkan tak kalah pentingnya adalah meminimalisir konflik lahan dan hasil dari peta ini dapat menjadi sumber informasi desa.

Berbagi artikel ini:
Pin It