Wallacea.or.idSabtu: 29 September 2018, bertempat di balai pertemuan kantor desa Banyu Urip kecamatan Bone-Bone, Perkumpulan Wallacea Palopo diminta memfasilitasi pembekalan teknis pemetaan patisipatif. Kegiatan ini dihadiri oleh sepuluh desa dan satu kelurahan dengan mengutus masing-masing lima peserta sebagai tenaga pemetaan spasial dan sosial di level masing-masing.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Selama kurun 17 bulan terakhir, Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara mampu membuktikan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan yang mereka lakukan selama ini mempunyai nilai kelestarian tinggi.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Saat hadir sebagai pembicara di Pelatihan Managemen Keuangan Lembaga Ekonomi Desa (LED) ”Kalotok Siangkaran”,  (17/11),  Kepala Bappeda Luwu Utara, Ir Rusdi Rasyid menyampaikan penghargaan terhadap upaya Pemerintah Desa dan masyarakat Kalotok yang memikirkan  pembentukan lembaga ekonomi masyarakat yang memayungi usaha-usaha di sektor pertanian dan holtikultura.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Kepopuleran Kompleks Danau Malili Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 5 danau, tiga diantaranya tergolong danau besar yaitu Danau Matano, Mahalona dan Towuti sudah dikenal di dunia internasional.  Danau-danau tersebut memiliki keunikan karena termasuk danau purba yang muncul dari proses tektonik, dan memiliki tingkat endemisitas flora-fauna yang tinggi, serta khasana sosial kultur masyarakatnya  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan ekosistem Kompleks Danau Malili.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Saat ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  tengah menginisiasi dan mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk mengkritisi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dinilai tidak sejalan dengan spirit reforma agraria sejati. Pasalnya, penetapan lokasi TORA tidak berdasarkan atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani yang berada di wilayah konflik agraria (bottom up). Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi cenderung tidak mengakomodir penyelesaian

Berbagi artikel ini:
Pin It

Tepat tanggal 25 Oktober 2017, di Istana Negara, dihadapan ratusan komunitas dan pegiat hutan adat, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyerahkan 9 SK Penetapan Hutan Adat kepada masing-masing komunitas. Penyerahan SK Penetapan dirangkaikan dengan pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pernyataan Sikap 

KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria)

Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, pada 19 Oktober 2017 kembali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah gegabah atas nama percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial (RA dan PS) dengan mengikat kerjasama (MoU) dengan World Wild Fund (WWF). Organisasi non-pemerintah ini ditunjuk Kemenko sebagai pelaksana manajemen proyek (Project Management Office atau PMO) program RA dan PS. Langkah ini menuai reaksi negatif dari hampir semua kalangan organisasi rakyat, pegiat RA dan pegiat PS.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan mempelajari konflik agraria di lapangan untuk mendorong reforma agraria di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai bertemu dengan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan perwakilan petani seluruh Indonesia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Berbagi artikel ini:
Pin It

Setelah 57 tahun UUPA 1960 diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik struktural agraria masih terus terjadi. Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria dan meningkatkan ketimpangan struktural yang semakin tajam. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (BPS, 2017).

Berbagi artikel ini:
Pin It