WALLACEA.OR.ID, MASAMBA - ‘’Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, mulailah dengan apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya, ketika pekerjaan selesai, biarkan mereka berkata: kami sendirilah yang mengerjakannya.’’  Demikian kalimat pembuka Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengutip pesan Filsuf Cina Lao Tse yang terkenal itu dalam acara Workshop Pengesahan Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Aula Lagaligo. (Senin, 07/12/2020).

Diterbitkannya Permendagri 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sangat membantu dan memuluskan cita-cita Bupati Indah Putri Indriani menuju Luwu Utara Connecting.

Dalam arahannya Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini bercerita, ‘’Sewaktu saya masih menjabat Wakil Bupati Luwu Utara, kira-kira di tahun 2014 kita memulainya di Kecamatan Rampi. Kalau tidak salah kegiatan itu namanya SLUP (Sustainable Land Use Planning). Saat JKPP, SLPP To’kalekaju dan Perkumpulan Wallacea melakukan ekspose hasil di Pemda, kami lalu menantang mereka bisakah kegiatan ini direflikasi di Kabupaten Luwu Utara secara utuh? Dan mereka bilang iya, bisa. Cukup lama dan panjang diskusinya antara CSO dan Pemda akhirnya konsepnya terumuskan utuh untuk mengimplementasikan Permendagri 45 tahun 2016 ini,’’ urai Indah Putri Indriani.

Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara) saat memberikan arahan dalam acara workshop pengesahan hasil penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di aula lagaligo
Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara) saat memberikan arahan dalam acara workshop pengesahan hasil penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di aula lagaligo

 

Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sambungnya, bukan instan tapi cukup menyita energi dan pikiran dalam menemukenali modelnya. Tahun 2016, di awali dengan diskusi dan membuatkan kriteria, sehingga didoronglah dengan menggunakan dana desa. Tetapi diselesaikan dulu di kecamatan yang tidak berbatasan dengan kabupaten yang lain agar lebih efektif dan efisien.

‘’Akhirnya empat kecamatan ini yang terpilih. Bone-Bone, Sukamaju yang ditengah perjalanan pemetaan mengalami pemekaran menjadi Sukamauju dan Sukamaju Selatan, lalu satu kecamatan lagi di Malangke. Secara adminitratif, total ada 48 desa dan 1 kelurahan dalam keempat kecamatan ini,’’ jelas Bupati Indah.

Sementara itu Kepala Bappeda Luwu Utara Ir. Rusdi Rasyid yang secara kelembagaan diberi wewenang sebagai wali data pada program ini menyampaikan, ‘’Apa yang kita lakukan hari ini adalah pengesahan hasil penetapan dan penegasan batas desa dalam bentuk penandatanganan peta tapal batas desa di empat kecamatan yang terdiri dari 48 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, kita juga akan menyerahan dokumen secara resmi kepada pemerintah Sulawesi Selatan, BIG dan Kementrian dalam negeri Republik Indonesia terkait finalisasi kegiatan ini,’’ urainya.

Pengakuan Pemetaan Partisipatif

Kepala Bappeda H Rusdi Rasyid sangat mengapresiasi metode pemetaan partisipatif. Menurutnya, ada banyak pemetaaan yang telah dilakukan di negara ini. Ada yang dilakukan dengan sumber daya yang besar dengan proses yang bermacam-macam, tetapi masih menyisahkan konfik dikemudian hari. ‘’Kabupaten Luwu Utara sendiri memilih Pemetaan Partisipatif. Hal ini karena pemerintah melihat ada keterlibatan masyarakat dan kelompok kepentingan di dalamnya, baik itu pada saat pembuatan peta, maupun dalam musyawarah batas, dan penyelesaiaan konfliknya,’’ tegasnya sembari menyampaikan adanya kemitraan yang baik antara Pemkab Luwu Utara dengan CSO baik lokal maupun nasional terutama JKPP, SLPP To’kalekaju dan Perkumpulan Wallacea. Dimana mereka tidak memposisikan diri sebagai konsultan Pemda akan tetapi sebagai supporting sistem kegiatan ini, dan mendampingi tenaga teknis yaitu Social Community Facilitator (SCF) dilapangan.

Proses pembubuhan tanda tangan oleh masing-masing desa yang berbatasan yang disaksikan oleh para camat, bupati Luwu Utara, Kemendagri, JKPP, SLPP To'kalekaju, Perkumpulan Wallacea dan SCF
Proses pembubuhan tanda tangan oleh masing-masing desa yang berbatasan yang disaksikan oleh para camat, bupati Luwu Utara, Kemendagri, JKPP, SLPP To'kalekaju, Perkumpulan Wallacea dan SCF

 

‘’Pecah Telor.’’ Demikian disampaikan Denny Rahardian Koordinator Nasional JKPP saat menyampaikan pandangannya pada worksop itu. Pecah telor menurutnya, karena sudah ada peta, berita acara, dan juga ada produk hukumnya, dalam hal ini Peraturan Bupati.

Sementara itu, Sri Ayu Febriyanti dari Kemendagri yang khusus datang ke Luwu Utara menyaksikan pengesahan batas desa yang ditandai dengan penandatanganan peta, sangat terkesan dengan political will yang diambil Bupati Indah Putri Indriani yang berani dan visioner menyelesaikan batas desa dengan pemetaan partisipatif dan memakai dana desa.

‘’Apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati adalah langkah yang visioner. Jauh sebelum Bapak Presiden melakukan ini, Bupati Luwu Utara justru telah selangkah lebih maju dan bahkan telah diimplementasikan,’’ ujar Sri Ayu yang begitu salut.

Dia juga menyampaikan, ‘’Jangan lagi ada ketakutan dari desa-desa yang hendak menggunakan dana desanya untuk melakukan pemetaan desa, karena regulasinya sudah ada. Hasil pemetaan ini juga akan kami serahkan pada BIG untuk dimasukkan kedalam Geoportal Kebijakan Satu Peta,’’ tegasnya mengimbau Kepala Desa jangan kuatir memakai dana desa untuk pemetaan batas desa.

Luwu Utara Connecting untuk Indonesia Satu Peta

Pemetaan sudah menjadi perhatian Presiden Jokowidodo sejak 2016. Ini dibuktikan dengan diluncurkannya program kebijakan satu peta. Didalamnya ada 85 peta tematik yang ingin di selesaikan, dan saat ini sudah ada 84 peta tematik yang selesai. Yang belum memang peta adminitrasif batas desa dan kelurahan.

Penyerahan hasil pemetaan partisipatif oleh pemerintah kabupaten kepada camat dan kepala desa berupa peta administratif dan peta tataguna lahan
Penyerahan hasil pemetaan partisipatif oleh pemerintah kabupaten kepada camat dan kepala desa berupa peta administratif dan peta tataguna lahan

 

Terkait pemetaan batas desa di empat kecamatan ini, dari 49 segman, 44 segmen diantaranya di selesaikan di tingkat desa dan kecamatan. Selebihnya diselesaikan di tingkat kabupaten, sebagaimana petunjuk teknis dari Permendagri 45 tahun 2016.

Bupati Luwu Utara juga menegaskan jangan hanya berhenti pada penyelesaian peta semata, tapi bagaimana peta ini bisa menjadi referensi dalam pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten. Baik jangka pendek, menengah dan panjang.

‘’Semoga Indonesia Connecting bisa terwujud, dan kita telah memulainya dari kabupaten Luwu Utara,’’ simpul Indah Putri Indriani di akhir Workshop yang disambut tepuk tangan hadirin.

Berbagi artikel ini:
Pin It