Wallacea.or.id - 26 September 2018. Perwakilan masyarakat Battang didampingi Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Hak-Hak Rakyat (PH2R) Perkumpulan Wallacea Rais La Ode Sabania, dan Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Santosa, menyampaikan persoalan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo kepada Kepala Seksi Penyiapan HKm Dirjen PSKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gunadi di Kantor KLHK Manggala Wana Bhakti Jakarta. Pertemuan ini sebagai upaya penyelesaian konflik HKm yang tengah terjadi. 

Secara detail perwakilan masyarakat Battang menyampaikan kronologis kasusnya, dan menyerahkan langsung bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pengelola HKm disertai data pendukung.

Konflik ini bermula ketika sekelompok masyarakat mengatasnamakan diri Gabungan Kelompok Tani Hutan Tandung Billa (Gapoktanhut-TB) pada tanggal 17 November 2015 mengajukan permohonan areal kerja HKm pada Kawasan Hutan Lindung dan Eks HGU seluas 1.500 hektar yang berada di Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Berdasarkan pengusulan tersebut, oleh kementerian KLHK diterbitkan SK No.2629/MENLHK-PSKL/PSL.0/5/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada Gapoktanhut Tandung Billa seluas 1.617 hektar pada kawasan hutan lindung dan Eks HGU PT. HBI Buntu Marannu di Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo.

Padahal sejak awal, menurut perwakilan masyarakat Battang, mulai dari pengajuan hingga HKm terbitnya izin dari Kementerian LHK, sudah mendapat penolakan oleh mayoritas masyarakat Battang karena dianggap bermasalah.

Beberapa alasan penolakan masyarakat terhadap HKm tersebut, yaitu:

Pertama, pengajuan izin HKm tidak melalui musyawarah bersama seluruh lapisan masyarakat terlebih dahulu.

Kedua, lokasi yang diusulkan untuk dijadikan areal HKm mencakup Eks HGU, yang dalam sejarah pelepasannya melalui proses perjuangan bersama masyarakat Battang sehingga pemberian izin HGU PT. HBI Buntu Marannu yang berakhir tahun 2001 dan tidak diperpanjang lagi. Karena itu mayoritas masyarakat yang menolak HKm, menilai tidak etis ketika wilayah tersebut masuk areal HKm yang hanya dikuasai atau dikelola oleh sekelompok kecil masyarakat saja.

Ketiga, dalam struktur keanggotaan kelompok pengelola HKm ini tidak seluruhnya berdomisili di Kelurahan Battang. Ada beberapa orang berasal dari luar Battang, bahkan disinyalir ada anggota kelompok yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keempat, pengajuan HKm dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Battang, Lurah Battang Barat dan Camat Wara Barat.

Menanggapi konflik HKm di Keurahan Battang, Kepala Seksi Penyapan HKm, Gunadi menyampaikan beberapa hal terkait konflik yang dialami masyarakat Battang. “HKm itu untuk masyarakat, untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal ini kami berpihak kepada masyarakat dan berpegang pada hukum yang berlaku. Keberpihakan yang kami maksud adalah kepada masyarakat seluruhnya. Tidak hanya kepada kelompok masyarakat yang mengajukan atau telah mendapatkan izin pengelolaan HKm, juga tidak hanya kepada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan HKm ini, namun kepada masyarakat seluruhnya,” kata Gunadi saat menerima perwakilan masyarakat Battang.

Gunadi menambahkan, jika dalam pengelolaan HKm terbukti terjadi pelanggaran, dan terdapat kesalahan administrsi dari proses pengusulan HKm maka bisa saja dilakukan pencabutan. Sekiranya dalam pengelolaan HKm itu ada pelanggaran. Misalkan melakukan penebangan. Ataukah menganggap bahwa areal HKm tersebut bisa dimiliki dan dikuasai secara pribad, maka itu adalah target edukasi.

"Kita harus memberikan edukasi kepada mereka yang berfikiran seperti itu. Namun jika terbukti ada pelanggaran administrasi seperti pemalsuan tanda tangan. Pengajuannya dilakukan tanpa persetujuan pemerintah setempat baik Lurah maupun Camat, keanggotaan bukan seluruhnya dari wilayah setempat, maka itu bisa saja kita lakukan revisi SK, atau bahkan pencabutan. Aturan harus ditegakkan, dan yang melakukan pelanggaran mesti mendapatkan sanksi.'' katanya.

Dalam pertemuan di Gedung Manggala Wana Bhakti Jakarta itu, ada tiga bentuk resolusi yang bisa dilakukan. Mulai dari perubahan keanggotaan, revisi SK, bahkan sampai pada pencabutan SK.

''Kita bisa melakukan review. SK HKm bisa direvisi. Struktur bisa dirombak. Keanggotaan bisa diganti. Anggota kelompok yang tidak berdomisili di wilayah setempat bisa dikeluarkan dan digantikan oleh orang-orang yang lebih berhak di areal tersebut. SK bisa dicabut manakala terdapat pelanggaran-pelanggaran berat selama proses pengurusannya. Karena itu, silahkan musyawarah dulu. Dimediasi dulu sampai ada keputusan yang tegas yang berangkat dari kesepakatan bersama. Jika sekiranya disepakati untuk dicabut, silahkan mengusulkan pencabutan. Bersurat saja. Demikian juga kalau ingin merevisi SK,'' tegas Kasie Penyiapan HKm Gunadi.

Kepala Seksi Penyiapan HKm Dirjen PSKL KLHK ini menegaskan pula kepada pihak yang telah mendapatkan izin atau SK pengelolaan HKm agar tidak pongah karena SK itu bukanlah kitab suci. ''Kami bisa merevisi dan mencabutnya jika ada pelanggaran,'' tutup Gunadi pada pertemuan itu. (*)

Berbagi artikel ini:
Pin It