wallacea_plp_270918

Wallacea.or.id - 26 September 2018. Perwakilan masyarakat Battang didampingi Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Hak-Hak Rakyat (PH2R) Perkumpulan Wallacea Rais La Ode Sabania, dan Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Santosa, menyampaikan persoalan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo kepada Kepala Seksi Penyiapan HKm Dirjen PSKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gunadi di Kantor KLHK Manggala Wana Bhakti Jakarta. Pertemuan ini sebagai upaya penyelesaian konflik HKm yang tengah terjadi. 

Berbagi artikel ini:
Pin It

Koalisi Pembela Masyarakat Adat menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selesai dibahas oleh Tim perumusan (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Pasal yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat hukum adat yaitu: (1) Pasal 484 ayat (1) huruf e. Dalam ketentuan ini diatur tentang ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, dan (2) Pasal Pasal 488 diatur ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000 bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Penolakan keras masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan.

Melalui Mokobo atau Musyawarah Besar Masyarakat Adat Seko Tengah pada tanggal 24 Januari 2018 yang melibatkan MA Pohoneang, Hoyane dan Amballong memutuskan penolakan PLTA di wilayahnya.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Belum lama ini, tiga lokasi hutan adat di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu hutan adat Pangngala Mandalan dan Panggala di Desa Lodang dan hutan adat Passapa’ Tua di Desa Hono Kecamatan Seko, serta hutan adat Pangngala Ijagai di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang telah mendapat sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) berdasarkan standar LEI (Lembaga Ekoltabel Indonesia). Seritifikasi hutan adat yang diberikan ke 3 lokasi di Kabupaten Luwu Utara merupakan yang keempat setelah yang pertama hutan adat Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Pengadilan Negeri Pasangkayu kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana pencurian tandan buah sawit oleh empat orang petani Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Berbagi artikel ini:
Pin It

Dalam rangka advokasi dan mengawal RUU Pertanahan yang saat ini sedang dibahas di DPR, KPA menyelenggarakan legal review rancangan UU tersebut dengan melibatkan para pakar untuk mendapatkan masukan terkait advokasi yang sedang dilakukan. Diskusi yang berlangsung, Selasa, (7/11) di Grand Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta melibatkan beberapa pakar, seperti Prof. Maria. SW. Sumardjono (UGM), Setiawan Sunito (IPB),  Achmad Nashih Luthfi (STPN), dan Gunawan (IHCS) dengan difasilitasi oleh Idham Arsyad (Majelis Pakar KPA).

Berbagi artikel ini:
Pin It

Deklarasi tentang Perlindungan Pembela HAM/Human Right Defender (HRD) belum banyak diketahuinya oleh pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini mendorong Perkumpulan Wallacea, Yayasan Perlindungan Insani dan HuMa bekerjasama dengan BEM IAIN Palopo menggelar Dialog Regional dengan tema “Tanggungjawab Negara dan Perlindungan Terhadap Pembela HAM” di Aula Serbaguna IAIN Palopo, Sabtu (30/9/2017).

Berbagi artikel ini:
Pin It

Aldi pekerja dari PT Seko Power Prima (SPP) menolak sekaligus mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal itu disampaikan dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Masamba yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Alfian, SH , Kamis (6/4).

Berbagi artikel ini:
Pin It

Penolakan Masyarakat Seko Tengah terhadap rencana pembangunan PLTA terus berlanjut, khususnya wilayah adat pohoneang dan hoyane. Mereka mempertaruhkan segala resiko melawan pembangunan PLTA, atas nama adat, atas nama leluhur, atas nama pertanian, atas nama sumber penghidupan, dan atas nama generasi pelanjut.

Berbagi artikel ini:
Pin It